Musyawarah Desa Khusus, Dalam Rangka Dukungan Pembiayaan Kepada KDMP

 

Kegiatan Musyawarah Desa Khusus KDMP yang dipusatkan di Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota, dilaksanakan pada hari selasa 11 November 2025, diikuti oleh berbagai unsur masyarakat, seperti: Inspektorat, DPMG, BSI, Camat, TPP Kota Langsa (TAPM, PD dan PLD), BA Kemenkop, Pengurus KDMP, Geuchik, Tuha Peut Gampong, Babinsa, Babinkamtibmas dan  Perwakilan Unsur Masyarakat

Kegiatan ini membahas serta menyepakati usulan/proposal KDMP untuk diajukan kepada Bank Himbara.

Pada kesempatan ini, TPP diwakili Korkot Kota Langsa, menjelaskan tujuan dari Permendesa PDT 10 tahun 2025, yang mengatur mekanisme persetujuan Kepala Desa untuk pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Peraturan ini menetapkan kerangka hukum untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pembiayaan KDMP, termasuk kewenangan Kepala Desa berdasarkan musyawarah desa, prosedur persetujuan proposal bisnis, dan potensi dukungan pengembalian pinjaman dari Dana Desa. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi JDIH Kemendesa.

Output dari MusDes Khusus ini adalah : Menyepakati rencana usaha, nominal pinjaman KDMP, dan jangka waktu pinjaman, laporan perkembangan pengelolaan usaha KDMP wajib disampaikan kepada desa per 3 bulan, kontribusi kepada desa 20% dari keuntungan bersih KDMP dan dukungan Dana Desa sebesar 23℅.

Read More

Optimalisasi Peran Kader Pembangunan Manusia (KPM) terkait aplikasi eHDW

TPP Kota Langsa yang dimotori oleh Koordinator Kota (Korkot) melakukan optimalisasi peran Kader Pembangunan Manusia (KPM) terkait aplikasi e-Human Development Worker (eHDW) Optimalisasi yang berfokus pada peningkatan akurasi data, pemantauan layanan, dan penggunaan data tersebut untuk perencanaan pembangunan desa yang lebih efektif dalam pencegahan stunting.

Secara keseluruhan, optimalisasi eHDW oleh KPM bertujuan untuk memastikan program percepatan penurunan stunting di desa berjalan efektif berbasis data yang akurat dan real-time.

Kegiatan ini dilakukan di Aula Kantor Camat & diikuti oleh seluruh KPM dalam wilayah Langsa Barat.

Optimalisasi peran Kader Pembangunan Manusia (KPM) terkait aplikasi eHDW sangat penting untuk efektivitas pencegahan stunting di desa. KPM menggunakan aplikasi eHDW sebagai alat bantu utama untuk pendataan dan pemantauan konvergensi program stunting di tingkat desa. 

Optimalisasi peran KPM dapat dicapai melalui beberapa strategi kunci:

1. Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan Berkelanjutan

• Bimbingan Teknis (Bimtek): KPM memerlukan pelatihan teknis secara berkala tentang fitur-fitur terbaru aplikasi eHDW, termasuk cara input data, pemantauan indikator layanan, dan verifikasi data sasaran.
• Peningkatan Pemahaman Substansi: Pelatihan juga harus mencakup pemahaman mendalam tentang isu stunting, siklus 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), dan pentingnya data yang akurat untuk perencanaan intervensi di desa.
• Analisis Data: KPM perlu dilatih untuk tidak hanya menginput data, tetapi juga menganalisis data stunting yang tersedia di eHDW untuk mengidentifikasi masalah dan merancang kegiatan percepatan penurunan stunting di desa. 

2. Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi

• Sinergi Antar Pihak: KPM harus berkoordinasi erat dengan bidan desa, petugas puskesmas, dan kader posyandu untuk memastikan data yang dikumpulkan akurat dan terverifikasi.
• Rapat Koordinasi Rutin: Penyelenggaraan rapat koordinasi (rakor) rutin antara KPM, operator desa, dan pendamping desa dapat membantu mengatasi kendala teknis dan memastikan proses verifikasi data berjalan lancar setiap triwulan.
• Peran Pemerintah Desa: Pemerintah desa, melalui admin eHDW desa, perlu memastikan proses verifikasi data KPM berjalan tepat waktu agar data termonitor dengan baik di tingkat kabupaten/kota. 

3. Pemanfaatan Data untuk Perencanaan

• Advokasi Berbasis Data: Data dari eHDW harus digunakan sebagai alat advokasi oleh KPM untuk mengidentifikasi keluarga sasaran yang belum menerima layanan lengkap dan mengusulkan intervensi dalam musyawarah desa (Musdes).
• Monitoring dan Evaluasi: Data eHDW digunakan untuk memonitor apakah keluarga sasaran menerima intervensi gizi spesifik dan sensitif secara lengkap, yang berfungsi sebagai alat kontrol bagi desa untuk mencegah kasus stunting baru. 

4. Solusi Mengatasi Tantangan

• Kendala Teknis: Mengatasi masalah jaringan atau error aplikasi dengan bantuan teknis cepat dari pendamping desa atau dinas terkait.
• Kesulitan Pengumpulan Data: Peningkatan kolaborasi dengan fasilitas kesehatan dan administrasi desa untuk membandingkan dan memvalidasi data dapat meningkatkan akurasi data KPM. 

Dengan langkah-langkah ini, peran KPM akan optimal, tidak hanya sebagai penginput data, tetapi juga sebagai agen penggerak di lapangan yang mampu merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program pencegahan stunting secara efektif di tingkat desa. 

 

Read More

Ruang Lingkup Tugas dan Tanggungjawab Pendamping Desa dan Pendamping Kopdes (Busines Asisten)

Pendamping Desa

1. Membantu fasilitasi Musdesus
2. Pendamping desa bertanggung jawab untuk mengawal pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) terkait penjaminan pinjaman dana desa kepada Koperasi Desa Merah Putih. (Penjamin pinjaman 30%)
3. Pastikan pagu indikatif 2026 dan kemenkeu
4. Membantu kepala desa dalam proses persetujuan pembiayaan (pinjaman) untuk kegiatan usaha koperasi, di mana persetujuan ini diberikan berdasarkan hasil Musdesus.
5. Tugas Pendamping Desa hanya sampai musdesus selebihnya BA yg akan mengawal

 

Tugas Inti Pendamping Koperasi (BA)

• Bisnis Asisten (BA) memiliki tanggung jawab utama untuk menyusun dan memastikan bahwa proposal serta analisis usaha sudah siap sebelum Musdesus dilaksanakan.
• Penyusunan Proposal dan Analisis Usaha:
• Mengamankan modal awal, menyusun program kerja, dan mendampingi Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) terkait pendanaan koperasi.
• BA harus menyusun proposal dan analisis usaha yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta menerapkan aplikasi Simkopdes untuk memastikan kesesuaian dan kelayakan dokumen.

 Kesimpulan

Pentingnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara Pendamping Desa dan Bisnis Asisten, untuk memastikan pelaksanaan Musdesus sesuai harapan dan mengikuti mekanisme serta regulasi yang telah ditetapkan.

Read More

PRAKTIK BAIK DESA

Beberapa praktik baik yang dapat dilakukan di desa:

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan: Melakukan pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, air, dan tanah secara berkelanjutan untuk memastikan ketersediaan sumber daya alam bagi generasi mendatang.
2. Pertanian Berkelanjutan: Menerapkan praktik pertanian yang ramah lingkungan, seperti rotasi tanaman, penggunaan pupuk organik, dan pengelolaan air yang efisien.
3. Pengembangan Ekonomi Lokal: Mengembangkan ekonomi lokal dengan memanfaatkan potensi desa, seperti pertanian, peternakan, dan kerajinan, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
4. Pengelolaan Sampah yang Baik: Mengelola sampah dengan baik melalui program pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan desa.
5. Pengembangan Infrastruktur Desa: Membangun dan memelihara infrastruktur desa, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat desa.
6. Pengembangan Masyarakat: Mengembangkan masyarakat desa melalui program pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan, untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat.
7. Pelestarian Budaya dan Tradisi: Melestarikan budaya dan tradisi desa, seperti upacara adat, kesenian, dan bahasa daerah, untuk menjaga identitas dan keunikan desa.

Dengan melakukan praktik baik di atas, desa dapat menjadi lebih sejahtera, berkelanjutan, dan harmonis dengan lingkungan sekitar.

Read More

Praktik baik penggunaan dana desa

Praktik baik penggunaan dana desa berfokus pada penerapan prinsip tata kelola yang baik (transparansi, akuntabilitas, partisipasi) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Beberapa contoh praktik baik penggunaan dana desa yang bisa menjadi inspirasi:

Transparansi dan akuntabilitas

• Keterbukaan informasi: Memublikasikan rencana anggaran biaya (RAB), laporan realisasi penggunaan dana, dan hasil-hasil pembangunan secara terbuka melalui papan informasi desa, media sosial, atau situs web desa.
• Pelaporan keuangan yang jelas: Menyusun laporan keuangan secara tertulis dan terperinci mengenai pemanfaatan dana desa agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
• Pengawasan partisipatif: Melibatkan masyarakat secara aktif dalam mengawasi penggunaan dana. Misalnya, melalui musyawarah desa atau forum warga, masyarakat dapat memberikan masukan dan mengawasi langsung jalannya proyek. 

Pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada kebutuhan

• Pembangunan jalan dan jembatan: Memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang secara langsung mendukung kegiatan ekonomi dan mobilitas warga, seperti jalan desa, jembatan, atau irigasi.
• Fasilitas air bersih: Membangun atau meningkatkan sistem air bersih dan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti proyek pipanisasi air bersih.
• Pembangkit listrik mikro: Membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro untuk menyediakan akses listrik bagi wilayah yang belum terjangkau. 

Pemberdayaan ekonomi masyarakat 

• Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Mengalokasikan dana desa sebagai modal awal atau tambahan untuk BUMDes. Contohnya, mengembangkan unit usaha pengolahan hasil pertanian atau pariwisata desa.
• Peningkatan hasil pertanian: Menggunakan dana untuk mendukung kelompok tani, misalnya untuk membeli pupuk secara mandiri atau menerapkan teknologi pertanian yang lebih efektif untuk meningkatkan produktivitas.
• Pemberdayaan perempuan: Memberikan dukungan modal atau pelatihan kepada kelompok perempuan tani untuk mengembangkan usaha ekonomi kreatif. 

Peningkatan kualitas hidup

• Penanganan stunting: Menggunakan dana untuk program-program kesehatan yang berfokus pada pencegahan dan penanganan stunting pada anak.
• Layanan kesehatan: Meningkatkan layanan kesehatan dasar di desa, seperti membangun atau merevitalisasi posyandu.
• Pendidikan: Membangun fasilitas pendidikan, seperti sekolah atau pusat pembelajaran masyarakat, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa. 

Inovasi dan kearifan lokal

• Swakelola dan sumber daya lokal: Melaksanakan proyek secara swakelola dengan memberdayakan masyarakat desa sebagai tenaga kerja dan menggunakan bahan baku lokal. Pendekatan ini dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan menghemat biaya.
• Desa digital: Mengembangkan program desa digital untuk meningkatkan konektivitas dan mempermudah akses informasi bagi warga.
• Konsep pertanian berkelanjutan: Memanfaatkan potensi lokal untuk mengembangkan program inovatif, seperti konsep tanam jagung panen sapi (TJPS) di Flores Timur yang memanfaatkan limbah jagung sebagai pakan ternak. 

Praktik-praktik baik ini menunjukkan bahwa penggunaan dana desa yang efektif tidak hanya bergantung pada alokasi anggaran, tetapi juga pada tata kelola yang transparan, partisipasi aktif masyarakat, dan inovasi yang berbasis pada potensi lokal. 

Read More

Keputusan Bersama Tentang Percepatan Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KOPERASI, MENTERI KEUANGAN, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN KEPALA BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA SERTA KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA 

Sebuah langkah penting diambil oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Bersama yang melibatkan sejumlah menteri dan kepala badan terkait. Keputusan ini ditandatangani oleh Menteri Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Dari sinergi ini, lahirlah keputusan dengan nomor SKB 1/SKB/M.KOP/2025 dan beberapa nomor penting lainnya yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi desa/kelurahan yang dikenal sebagai Merah Putih. Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam upaya memberdayakan koperasi sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi lokal.

Keputusan Bersama ini memiliki beberapa tujuan strategis.

1. .untuk mempercepat pembangunan fisik yang diperlukan oleh koperasi, termasuk pembangunan gerai dan pergudangan yang memadai. Dengan infrastruktur yang baik, diharapkan koperasi dapat beroperasi dengan lebih efisien dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.
2. keputusan ini bertujuan untuk mendukung koperasi dalam meningkatkan kelengkapan dan kapasitasnya. Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan sumber daya, pendanaan, dan pelatihan bagi pengelola koperasi, sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan manajerial dan operasional.

Salah satu aspek penting dari keputusan ini adalah sinergi antar instansi. Pemerintah mendorong kerjasama yang erat antara kementerian dan badan terkait untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan kolaborasi ini, diharapkan semua pihak dapat berkontribusi secara maksimal dalam pengembangan koperasi.

Dari keputusan ini, diharapkan akan muncul dampak positif yang signifikan. Pertama, ekonomi lokal akan tumbuh, menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, koperasi diharapkan dapat menjadi lebih kompetitif dan berdaya saing, memberikan manfaat langsung kepada anggota dan masyarakat sekitar.

Secara keseluruhan, Keputusan Bersama ini merupakan langkah strategis dari pemerintah untuk memperkuat peran koperasi desa/kelurahan Merah Putih. Melalui dukungan yang terintegrasi dan kolaborasi antar instansi, diharapkan koperasi dapat tumbuh dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi nasional. Ini adalah upaya nyata untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan memberdayakan komunitas lokal melalui kekuatan koperasi.

Peta pikiran:

 

 

DOWNLOAD

Read More

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025

Pada tahun 2025, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Nomor 17 yang menandai langkah penting dalam mempercepat pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi desa/kelurahan Merah Putih. Instruksi ini merupakan respons terhadap kebutuhan mendesak untuk meningkatkan infrastruktur yang mendukung operasional koperasi, yang diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap pengembangan ekonomi lokal.

Dalam instruksi ini, Presiden menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur fisik yang akan memfasilitasi kegiatan koperasi. Gerai dan pergudangan yang memadai tidak hanya akan meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat, tetapi juga efisiensi dalam distribusi produk. Dengan fasilitas yang baik, koperasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dan produk yang mereka tawarkan, sehingga mampu bersaing di pasar yang semakin ketat.

Selain itu, instruksi ini juga mengarahkan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memberikan dukungan yang diperlukan bagi pengelola koperasi. Dukungan tersebut mencakup sumber daya, pendanaan, dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan operasional koperasi. Dalam konteks ini, sinergi antar instansi pemerintah menjadi sangat penting. Kerjasama lintas sektoral diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dan efisien dalam pengembangan koperasi.

Dampak dari kebijakan ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga sosial. Dengan memperkuat koperasi, diharapkan akan tercipta lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi yang kuat akan berperan sebagai motor penggerak dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Secara keseluruhan, Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 mencerminkan komitmen pemerintah untuk memberdayakan koperasi sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Melalui langkah-langkah strategis ini, diharapkan koperasi desa/kelurahan Merah Putih dapat tumbuh dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh bangsa.

 

DOWNLOAD

Read More

Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 10 Tahun 2025

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Nomor 10 Tahun 2025 merupakan regulasi yang mengatur mekanisme persetujuan dari Kepala Desa dalam rangka pembiayaan koperasi desa Merah Putih. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam proses pembiayaan koperasi, sehingga dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana.

Ciri Utama

1. Mekanisme Persetujuan:
• Peraturan ini menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh koperasi desa dalam mengajukan permohonan pembiayaan. Koperasi harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa sebelum melanjutkan proses pembiayaan.
2. Kriteria Pengajuan:
• Koperasi yang ingin mendapatkan pembiayaan harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk kelayakan usaha, struktur organisasi, dan rencana penggunaan dana. Kriteria ini ditetapkan untuk memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada koperasi yang memiliki potensi untuk berkembang.
3. Transparansi dan Akuntabilitas:
• Dengan adanya persetujuan dari Kepala Desa, diharapkan dapat tercipta transparansi dalam penggunaan dana. Kepala Desa berperan sebagai pengawas untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan rencana yang telah disetujui.
4. Peningkatan Kapasitas Koperasi:
• Peraturan ini juga bertujuan untuk mendukung peningkatan kapasitas koperasi dalam mengelola keuangan dan usaha. Dengan adanya pembiayaan yang terencana, koperasi diharapkan dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
5. Dampak Sosial dan Ekonomi:
• Melalui mekanisme ini, diharapkan koperasi desa dapat berkontribusi lebih besar terhadap pengembangan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Konteks dan Signifikansi

Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 10 Tahun 2025 menjadi langkah penting dalam memperkuat peran koperasi desa Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Dengan mekanisme persetujuan yang jelas, diharapkan proses pembiayaan menjadi lebih terstruktur dan terukur, sehingga dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat desa. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberdayakan koperasi sebagai salah satu pilar dalam pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat desa.

 

DOWNLOAD

Read More

Kemendes tugaskan pendamping desa data praktik baik dana desa

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menugaskan tenaga profesional pendamping (TPP) desa Melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDT melalui Nota Dinas Sekretaris Ditjen PDP kepada Sekretaris BPSDM Nomor 692/PDP.04.03/VIII/2025 tertanggal 1 September 2025, untuk mendata atau menginventarisasi praktik-praktik pemanfaatan dana desa, sebagai salah satu bentuk kinerja pemanfaatan dana desa dari tahun 2015 hingga sekarang. Penugasan ini disampaikan juga secara daring di Jakarta, Jumat (10 September 2025) Langkah inventarisasi itu merupakan upaya Kemendes PDT untuk mengoptimalkan identifikasi praktik baik pemanfaatan desa sejak pertama kali dihadirkan oleh pemerintah pada tahun 2015 silam. Inventarisasi praktik baik pemanfaatan dana desa juga merupakan salah satu kinerja dari Kemendes PDT terkait dengan data, informasi, pemantauan, serta evaluasi yang berbasis digital, visual, dan media sosial. Praktik baik pemanfaatan dana desa yang dihimpun nantinya diharapkan dalam menjadi contoh, adopsi, replikasi, dan modifikasi bagi desa-desa lainnya, dan juga akan menarik bagi semua pihak apabila ingin mengetahui praktik baik pemanfaatan dana desa Penghimpunan praktik baik itu diharapkan pula dapat meningkatkan motivasi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. 

Praktik baik pemanfaatan dana desa ini akan Inventarisasi praktik baikdipublikasikan secara berkala melalui sarana publikasi Kemendes PDT. Melalui penilaian internal, kepada Pendamping Desa yang berhasil menghimpun Praktik Baik di desa dampingan dengan score tertinggi, akan mendapat apresiasi dari Kemendes, sebagaimana yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.  

DOWNLOAD

Read More

Rencana strategis Kemendesa PDT 2025 - 2029

 

DOWNLOAD

Read More

IST Terkait Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi e-HDW

TAPM Kota Langsa (Heriansyah Putra dan T. Nizansyah) bersama TPP Langsa Lama memberikan pembekalan melalui IST terkait penggunaan & pemanfaatan aplikasi e-HDW Optimalisasi kepada Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan desa (Admin).

Kegiatan ini untuk meningkatkan kinerja mereka dalam pemantauan dan percepatan penurunan stunting. Fokus pelatihan meliputi peningkatan akurasi data, pemahaman fitur dan fungsi aplikasi e-HDW Optimalisasi, termasuk platform mobile dan web untuk mendukung konvergensi program.

Peran KPM dan Admin Desa

- Peran KPM : Melakukam pendataan, memantau, dan memfasilitasi konvergensi stunting di desa.

- Peran Admin Desa : Memverifikasi data yang diinput oleh KPM untuk memastikan validitas data.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh KPM & admin desa eHDW dalam wilayah Kec. Langsa Lama yang berjumlah : 30 orang.

Read More

Rapat koordinasi TPP kota Langsa

Rapat koordinasi TPP kota Langsa merupakan kegiatan rutin bulanan yang dilaksanakan oleh TPP Kota Langsa

Bulan Oktober Rakor dilaksanakan pada tgl 15 Oktober 2025 dengan pembahasan sbb

1. Inventarisasi kinerja dana desa melalui praktek baik pemanfaatan Dana Desa tahun 2015 SD sekarang sesuai Nota dinas dirjen pembangunan desa dan perdesaan kemendesa tgl 1 September 2025,. Setiap kec menyiapkan 1 best practise min sesuai template, dan di Minggu ke 4 dilakukan validasi ditingkat kota.

2. Laporan kinerja konvergensi stunting triwulan II 2025 dan tindak lanjut peningkatan capaian kinerja kita serta desa berkinerja baik dalam percepatan penurunan stunting oleh BPKP, dengan 7 kriteria desa berkinerja baik sesuai surat dirjen kemendesa tgl 25 September 2025.

3. Percepatan musdessus KDMP sesuai permendesa nomor 10 tahun 2025, hal yang dilakukan yaitu koordinasi dengan beberapa pihak seperti pemerintah desa pengurus kopdes bersama dinas koperasi agar musdessus berjalan sesuai yang diharapkan, didalam musdessus tsb dibahas rencana bisnis kopdes. Dukungan pengembalian pinjaman pemerintah desa max 30%

Read More

DAFTAR LINK WEBSITE DESA KOTA LANGSA

Link Website Gampong
No.	Kode	Kecamatan	Gampong	Alamat Website
1	11.74.01.2007	Langsa Timur	Buket Medang Ara	buketmedangara.gampong.id
2	11.74.01.2009	Langsa Timur	Matang Seutui	matangseutui.gampong.id
3	11.74.01.2010	Langsa Timur	Buket Pulo	buketpulo.gampong.id
4	11.74.01.2011	Langsa Timur	Matang Panyang	matangpanyang-lgs.gampong.id
5	11.74.01.2012	Langsa Timur	Simpang Wie	simpangwie.gampong.id
6	11.74.01.2013	Langsa Timur	Buket Rata	buketrata.gampong.id
7	11.74.01.2014	Langsa Timur	Buket Meutuah	buketmeutuah.gampong.id
8	11.74.01.2015	Langsa Timur	Alue Merbau	aluemerbau.gampong.id
9	11.74.01.2016	Langsa Timur	Matang Cengai	matangcengai.gampong.id
10	11.74.01.2017	Langsa Timur	Seunebok Antara	seunebokantara.gampong.id
11	11.74.01.2018	Langsa Timur	Alue Pineung	aluepineung.gampong.id
12	11.74.01.2019	Langsa Timur	Sukarejo	sukarejo-lgs.gampong.id
13	11.74.01.2020	Langsa Timur	Cinta Raja	cintaraja-lgs.gampong.id
14	11.74.01.2021	Langsa Timur	Sungai Lueng	sungailueng.gampong.id
15	11.74.01.2025	Langsa Timur	Alue Pineung Timue	aluepineungtimue.gampong.id
16	11.74.01.2026	Langsa Timur	Kapa	kapa-lgs.gampong.id
17	11.74.02.2005	Langsa Barat	Lhok Banie	lhokbanie.gampong.id
18	11.74.02.2006	Langsa Barat	PB. Teungoh	pbteungoh.gampong.id
19	11.74.02.2007	Langsa Barat	PB. Beuramo	pbbeuramo.gampong.id
20	11.74.02.2008	Langsa Barat	Simpang Lhee	simpanglhee-lgs.gampong.id
21	11.74.02.2009	Langsa Barat	Seuriget	seuriget.gampong.id
22	11.74.02.2015	Langsa Barat	Matang Seulimeng	matangseulimeng.gampong.id
23	11.74.02.2016	Langsa Barat	Sungai Pauh	sungaipauh.gampong.id
24	11.74.02.2017	Langsa Barat	Kuala Langsa	kualalangsa.gampong.id
25	11.74.02.2018	Langsa Barat	Teulaga Tujuh	teulagatujuh.gampong.id
26	11.74.02.2019	Langsa Barat	Serambi Indah	serambiindah.gampong.id
27	11.74.02.2020	Langsa Barat	Sungai Pauh Pusaka	sungaipauhpusaka.gampong.id
28	11.74.02.2021	Langsa Barat	Sungai Pauh Tanjong	sungaipauhtanjong.gampong.id
29	11.74.02.2022	Langsa Barat	Sungai Pauh Firdaus	sungaipauhfirdaus.gampong.id
30	11.74.03.2001	Langsa Kota	Teungoh	teungoh-lgs.gampong.id
31	11.74.03.2002	Langsa Kota	Peukan Langsa	peukanlangsa.gampong.id
32	11.74.03.2004	Langsa Kota	Jawa	jawa-lgs.gampong.id
33	11.74.03.2005	Langsa Kota	Paya Bujok Blang Pase	payabujokblangpase.gampong.id
34	11.74.03.2006	Langsa Kota	Blang	blang-lgs.gampong.id
35	11.74.03.2007	Langsa Kota	Alue Beurawe	aluebeurawe.gampong.id
36	11.74.03.2009	Langsa Kota	Daulat	daulat.gampong.id
37	11.74.03.2010	Langsa Kota	Meutia	meutia.gampong.id
38	11.74.03.2011	Langsa Kota	Blang Seunibong	blangseunibong.gampong.id
39	11.74.03.2013	Langsa Kota	Tualang Teungoh	tualangteungoh.gampong.id
40	11.74.04.2001	Langsa Lama	Pondok Kemuning	pondokkemuning.gampong.id
41	11.74.04.2002	Langsa Lama	Seulalah	seulalah.gampong.id
42	11.74.04.2003	Langsa Lama	Pondok Pabrik	pondokpabrik.gampong.id
43	11.74.04.2004	Langsa Lama	Sidodadi	sidodadi-lgs.gampong.id
44	11.74.04.2005	Langsa Lama	Sidorejo	sidorejo-lgs.gampong.id
45	11.74.04.2006	Langsa Lama	Baro	baro-lgs.gampong.id
46	11.74.04.2007	Langsa Lama	Meurandeh	meurandeh-lgs.gampong.id
47	11.74.04.2008	Langsa Lama	Asam Peutik	asampeutik.gampong.id
48	11.74.04.2009	Langsa Lama	Baroh Langsa Lama	barohlangsalama.gampong.id
49	11.74.04.2010	Langsa Lama	Seulalah Baru	seulalahbaru.gampong.id
50	11.74.04.2011	Langsa Lama	Sukajadi Kebun Ireng	sukajadikebunireng.gampong.id
51	11.74.04.2012	Langsa Lama	Meurandeh Tengah	meurandehtengah.gampong.id
52	11.74.04.2013	Langsa Lama	Meurandeh Dayah	meurandehdayah.gampong.id
53	11.74.04.2014	Langsa Lama	Meurandeh Aceh	meurandehaceh.gampong.id
54	11.74.04.2015	Langsa Lama	Batee Puteh	bateeputeh.gampong.id
55	11.74.05.2001	Langsa Baro	Timbang Langsa	timbanglangsa.gampong.id
56	11.74.05.2002	Langsa Baro	Alue Dua	aluedua-lgs.gampong.id
57	11.74.05.2003	Langsa Baro	Birem Puntong	birempuntong.gampong.id
58	11.74.05.2004	Langsa Baro	Paya Bujok Seuleumak	payabujokseuleumak.gampong.id
59	11.74.05.2005	Langsa Baro	Pondok Kelapa	pondokkelapa.gampong.id
60	11.74.05.2006	Langsa Baro	Karang Anyar	karanganyar-lgs.gampong.id
61	11.74.05.2007	Langsa Baro	Paya Bujok Tunong	payabujoktunong.gampong.id
62	11.74.05.2008	Langsa Baro	Geudubang Jawa	geudubangjawa.gampong.id
63	11.74.05.2009	Langsa Baro	Geudubang Aceh	geudubangaceh.gampong.id
64	11.74.05.2010	Langsa Baro	Alue Dua Bakaran Batee	alueduabakaranbatee.gampong.id
65	11.74.05.2011	Langsa Baro	Lengkong	lengkong.gampong.id
66	11.74.05.2012	Langsa Baro	Sukajadi Makmur	sukajadimakmur.gampong.id

Read More