Transisi Kepemimpinan DPMG Langsa, TAPM Pastikan Program Nasional Tetap 'On The Track'

LANGSA 12/6– Tim Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kota Langsa bergerak cepat menggelar rapat koordinasi bersama Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Kota Langsa, Hafriniza, di Ruang Kerja DPMG setempat.

Langkah ini diambil untuk mengingatkan sekaligus memastikan bahwa transisi birokrasi pasca-pengunduran diri Dewi Nursanti sama sekali tidak mengganggu agenda strategis nasional. Terlebih, saat ini 66 gampong se-Kota Langsa sedang berada dalam masa krusial tahapan Pemilihan Geuchik Langsung (Pilchiksung) Serentak 2026 yang puncaknya dijadwalkan pada 19 Juli mendatang.

## Jamin Program Pusat Tidak Tersandera Dinamika Lokal

Dalam pertemuan tersebut, TAPM secara lugas menegaskan bahwa program prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) terikat oleh tenggat waktu (deadline) sistem pusat yang ketat dan tidak bisa ditunda.

"Kami berkoordinasi untuk memastikan tidak ada hambatan administrasi atau keterlambatan tanda tangan di meja pimpinan baru. Momentum Pilchiksung dan transisi internal dinas tidak boleh menjadi alasan laporan kinerja daerah melambat. Hak-hak masyarakat gampong harus tetap tersalurkan secara prima," ujar perwakilan TAPM Kota Langsa.

Merespons hal itu, Plh Kadis DPMG Kota Langsa, Hafriniza, memberikan garansi penuh dan menyatakan kesiapannya untuk langsung melakukan akselerasi dokumen sesuai arahan Penjabat (Pj) Wali Kota Langsa.

## Empat Poin Garansi Keberlanjutan Program

Rapat koordinasi intensif ini menghasilkan empat poin kesepakatan taktis untuk mengamankan program di lapangan:

* Kelancaran Pencairan Dana Desa: Mempercepat migrasi spesimen tanda tangan dan akun sirkulasi online agar proses verifikasi serta pencairan Dana Desa tahap berjalan tidak mandek di tingkat dinas.

* Finalisasi Data Indeks Desa 2026: Memastikan Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) merampungkan sisa input kuesioner Indeks Desa sebelum batas waktu kementerian berakhir.

* Proteksi Program Prioritas Kemendesa: Menjamin penyaluran BLT Dana Desa untuk kemiskinan ekstrem, program ketahanan pangan gampong, dan penanganan stunting tetap berjalan murni tanpa dipolitisasi oleh para kandidat Geuchik.

* Pengawasan Netralitas Lapangan: DPMG dan TAPM sepakat memperketat pengawasan serta akan menindak tegas jika ada oknum pendamping desa yang terbukti tidak netral selama masa kontestasi politik desa berlangsung.

Melalui sinergi erat ini, roda pemerintahan gampong dan program pembangunan di tingkat tapak dipastikan tetap berjalan stabil, akuntabel, dan transparan.